Kepala Desa dari Kampar anggota Perkumpulan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) bertolak ke Jakarta.

Mereka akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Diagendakan mulai Rabu (21/9/2022).

Kepala Desa dari Kampar itu merupakan pengurus DPD Papdesi Riau.

Mereka bergabung dengan Papdesi seluruh Indonesia di Jakarta.

Ketua DPD Papdesi Riau, Syofian Majo Sati dan Sekretaris Papdesi Riau, Rian Adli berangkat mewakili Riau.

"Kita bersama Kades anggota Papdesi Riau berangkat untuk menyampaikan aspirasi seluruh Kades," katanya.

Syofian yang juga Kades Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar ini menyebutkan, beberapa aspirasi akan disampaikan khususnya soal kebijakan anggaran.

"Kita mau bermohon kepada Menteri agar beberapa kebijakan yang menyulitkan pemerintahan desa agar direvisi atau dihapus," katanya.

Ia menyebutkan putusan Mahkamah Agung terhadap Undang-undang Desa.

Yakni ihwal syarat Calon Kades harus berdomisili minimal 1 tahun di desa bersangkutan yang telah dihapus oleh putusan MK.

Selain itu, masa jabatan Kepala Desa yang tidak dapat disamakan dengan Presiden dan Kepala Daerah.

Papdesi mengusulkan opsi masa jabatan Kades 8 tahun atau 10 tahun tanpa periodesasi.

Rian Adli menambahkan, aspirasi tentang gaji Sekretaris Desa dan perangkat desa juga akan disampaikan kepada dua kementerian.

Masing-masing penghasilan Sekdes diharapkan 70 persen dan perangkat desa 50 persen dari penghasilan tetap Kades.

"Sudah selayaknya, penghasilan tetap perangkat desa serendah-rendahnya setara dengan gaji ASN golongan II A," ujar Rian yang juga Kades Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir ini.

Menurut dia, kesejahteraan perangkat desa dengan dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan juga perlu diperhatikan.

Ia menambahkan, dalam regulasi struktur anggaran desa juga kewenangan pemerintah desa dipangkas.

Padahal anggaran desa disusun berdasarkan musyawarah dengan BPD dan perwakilan masyarakat.

"Kalau semua alokasi anggaran diatur, jadi Musdes (musyawarah desa) seperti nggak ada gunanya. Makanya ini juga perlu disampaikan ke kementerian," tandasnya.