JAKARTA, Kepala Desa dan Lurah terbaik dalam ajang Paralegal Justice Award 2023 akan mendapatkan gelar non akademik “NL.P” yang memiliki arti Non Litigation Peacemaker. Titel tersebut akan dicantumkan di belakang nama para Kades dan Lurah yang lolos serangkaian tahapan Paralegal Academy dalam ajang bergengsi tingkat nasional garapan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Mahkamah Agung RI.

“Ini kesempatan bagi Kades dan Lurah untuk menunjukkan karya terbaiknya sebagai hakim perdamaian atau juru damai di desa. Menteri Hukum dan HAM RI pada akhir rangkaian Paralegal Justice Award 2023 memberikan gelar non akademik “NL.P” bagi Kades dan Lurah berprestasi dalam menyelesaikan masalah hukum yang tidak perlu masuk pengadilan,” kata Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, dalam acara Pendampingan Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita.

Salah satu dari 149 desa se nusantara yang mendapatkan gelar tersebut adalah kepala desa pulau gadang SYOFIAN,SH,.MH., DT.MAJO SATI 

Dalam sambungan celular nya kades pulau gadang yang juga ketua DPD PAPDESI Riau ini menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada bapak Pj.Bupati Kampar, Sekda kampar, Kabag Hukum Setda Kampar, kadis PMD Kabupaten Kampar, Camat XIII Koto Kampar dan rekan sahabat serta Kepala desa se Kabupaten Kampar yang telah mendukung penuh dirinya untuk tampil di ajang nasional dalam acara AKADEMI PARALEGAL JUSTICE AWARD yang ditaja oleh BPHN Menkumham Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mentri Desa Pdt Republik Indonesia.

Dalam ajang tersebut Datuk Majosati gelar adat kades dan juga pengacara ini langsung menggondol tiga kategori akademi:

1. Menerima Penghargaan NLP mendapatkan *Piagam & Soft File SK*

2. Menerima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita mendapatkan *Piagam & Soft File SK*

3. Penerima Penghargaan PJA mendapatkan *Jubah, PIN Paralegal, Piala, Medali dan Soft File SK*

Sebagai seorang kades hal ini cukup membanggakan dirinya sebab selain untuk diri nya pribadi ajang ini juga beliau persembahkan untuk desa kelahiran nya tercinta sebagai desa Anubhawa Sasana Jagaddhita demikian ucap kades yang juga lagi menempuh pendidikan Doktoral Pidana di Universitas Islam Riau ini.

Peran strategis dan luar biasa para Kades dan Lurah, khususnya dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakatnya sehingga tidak sampai dibawa ke meja hijau perlu diapresiasi negara dan ajang yang baru pertama kali digelar ini melalui Paralegal Justice Award 2023 sebagai salah satu bentuk apresiasi dari negara kepada aparatur pemerintah desa. Disampaikan Widodo, selama ini citra yang ditangkap publik ketika mendengar Kades dan Lurah justru kurang baik padahal tanpa kehadiran Kades dan Lurah yang mengupayakan agar setiap persoalan atau konflik sosial bisa diselesaikan di tingkat desa, berkontribusi khususnya bagi lembaga yudikatif dan aparat penegak hukum.

Setidaknya ada tiga tahapan penilaian yang harus dilalui Kades dan Lurah dalam ajang Paralegal Justice Award 2023. Pertama, tahap seleksi berkas atau administrasi. Kedua, penyelenggaran pendidikan dan pelatihan selama tiga hari dengan materi ajar seputar hukum dasar dan teknis implementatif sebagai modal penting para Kades dan Lurah dalam menjalankan perannya sebagai juru damai di desa. Tahap ini diawali dengan pre-test untuk mengukur seberapa jauh pemahaman Kades dan Lurah akan substansi hukum dan regulasi teknis. Materi diklat akan diberikan langsung oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung. Setelah itu, akan dilakukan post-test untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan diklat yang diberikan. 

Tahap terakhir, yakni tes kepatutan dan kelayakan berupa wawancara yang salah satunya akan dilakukan oleh para Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan akademisi untuk mengukur seberapa layak Kades dan Lurah menyandang titel “NL.P” di belakang namanya. Pengalaman Kades dan Lurah ketika berperan sebagai juru damai akan diuji dan dinilai para panelis. Bila tiga tahapan telah dilalui, para Kades dan Lurah terbaik dalam ajang ini berhak mendapatkan gelar tersebut.

Terakhir kepala desa pulau gadang menyampaikan salam hormat dan rasa termiaksih yang mendalam kepada Bapak Gubernur Riau Drs.H.Syamsuar.M.Si dan Karo Hukum setda propinsi Riau yang telah memfasilitasi nya berupa biaya tiket dan uang saku selama 5 hari di jakarta melalui keuangan APBD Propinsi Riau.