PULAU GADANG- Selasa 20 Januari 2026 Pemerintahan desa pulau gadang Kecamatan XIII Koto Kampar tadi malam menyerahkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun anggaran 2025 kepada Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gadang, acara tersebut dikemas dalam Musyawarah Desa Khusus yang dilaksanakan di kantor desa pulau gadang

LKPPD Desa adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu dokumen pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merinci kinerja satu tahun anggaran meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan keuangan desa, sebagai dasar evaluasi dan kebijakan di tahun berikutnya. Laporan ini disampaikan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai Permendagri No. 46 Tahun 2016. 

Isi Pokok LKPPD:

1.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Laporan tentang kegiatan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pembangunan Desa: Rincian capaian kegiatan pembangunan.

3. Pembinaan Kemasyarakatan: Kegiatan pembinaan terhadap masyarakat desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat: Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

5. Pengelolaan Keuangan Desa: Penjelasan makro terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Tujuan LKPPD:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui BPD mengenai kinerja pemerintah desa.

2 Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja aparatur desa dan menentukan kebijakan di tahun berikutnya.

3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. 

Penyampaian dan Penggunaan:

Penyampai : Kepala Desa.

Penerima : BPD.

Batas Waktu : Paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Manfat : Bahan untuk Musyawarah Desa (Musdes) sebagai dasar evaluasi dan masukan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes) selanjutnya. 

Musdesus LKPPD pemerintah desa pulau gadang ini dihadiri oleh seluruh anggota BPD Desa pulau gadang, seluruh RT dan RW, kerua LPM, Ketua Koperasi Desa merah putih dan Dirut Bumdes koto panjang sepakat.